Sistematika undang undang nomor 13 tahun 2003. Metode penelitian menggunakan bentuk .

Sistematika undang undang nomor 13 tahun 2003 v12i2. 13 Tahun 2003 dan UU No. ABSTRAK Sofiatul Jannah, 2021: Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Soerabaja Printing Indonesia) Setiap kesejahteraan masyarakat Indonesia diatur dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Wicane, Olsen (2025) ANALISIS SISTEMATIKA PENARIKAN DANA DI BPKAD KOTA PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DI LAPANGAN. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Mar 24, 2003 · Tahun 2003 Jenis Peraturan Undang-Undang Singkatan Jenis UU T. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. Mengubah ketentuan Pasal 2. 24Pasal 152 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. KATA SAMBUTAN KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. pdf), Text File (. Menyisipkan satu pasal di antara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2. Perjanjian Kerja. Bahaya yang menimpa pekerja dapat mengakibatkan cacat setengah jalan, tidakmampuan yang berjangka panjang, bahkan kematian. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang Jan 12, 2023 · Sistematikan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kesatu Antaralain memuat ketentuan umum, yaitu: tindak pidana; pertanggungjawaban pidana; pemidanaan dan pidana (jenis dan pengertian pidana, tindakan Mar 24, 2003 · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Status: Login atau Berlangganan Ketenagakerjaan Ditetapkan: 24 Maret 2003 Berlaku: 24 Maret 2003 Hal ini menyebabkan terdapatnya pengaturan yang beririsan antara ketiga Undang-Undang yang ada sehingga menyulitkan penerapan ketiga Undang- Undang tersebut. Seperti apa isi lengkapnya? Simak dengan baik disini ya. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 19 Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan. PENJELASAN UMUM Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera Nov 6, 2020 · Hukum Positif Indonesia- Sistematika Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan ketentuan Pasal 13. Mar 25, 2003 · Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Status: Login atau Berlangganan Ketenagakerjaan Ditetapkan:25 Maret 2003 Berlaku:25 Maret 2003 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Terjemahan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Daftar Isi Download Memuat Dokumen AD Premier 9th floor, Jl. Mar 25, 2003 · Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Status: Login atau Berlangganan Ketenagakerjaan Ditetapkan:25 Maret 2003 Berlaku:25 Maret 2003 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Terjemahan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 KetenagaKerjaan (ENGLISH VERSION) LAW OF MANPOWER - 085892466776 - Free download as PDF File (. txt) or read online for free. (Tajuk Entri Utama) Mar 25, 2003 · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nr. 381 License CC BY-SA 4. Mar 25, 2003 · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu 3-2000 Tentang Perubahan Uu 11-1998 Tentang Perubahan Berlakunya Uu 25-1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Uu Oct 17, 2025 · Analisis lengkap UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan UU No. Oct 25, 2013 · Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, serta | Find, read and cite all the research you Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Mar 25, 2003 · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nr. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang Undang-Undang No. go. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: isi, tujuan, dan relevansinya bagi hubungan kerja di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk Feb 28, 2022 · Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan y ang dimaksud dari Tenaga Kerja adala h setiap orang yang mampu uran baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); b. Perubahan ketentuan Pasal 6. Dalam perjalanannya, beberapa norma pengaturan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah diamandemen melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. BAB II Landasan, Asas dan Tujuan (Pasal 2-4). Perubahan ketentuan Pasal 14. ” Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa, seharusnya Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam pekerja sektor Jan 1, 2023 · Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang ini mengatur tentang hubungan ketenagakerjaan termasuk terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Permasalahan Penelitian ini meneliti mengenai perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan karyawannya dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, dilihat dari perbandingan antara UU No. Hubnungan Kerja. Jan 30, 2021 · Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1. . Penjelasan Pasal 192 Cukup jelas. Upah. Penghapusan ketentuan Pasal 43. 0 ANALISIS OUTSOURCING TENAGA KERJA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH Pasal 193 Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Lembaga Pekerja. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini mengatur tentang HAK, KEWAJIBAN, PERATURAN bagi PEKERJA, PENGUSAHA dalam ketenagakerjaan. Hasil penelitian menyimpulkan 1) Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja atau buruh. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 39, 2003 TENAGA KERJA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG Jul 7, 2022 · Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, perjanjian kerja bersama adalah kesepakatan hasil dari perundingan antara pekerja/serikat buruh yang telah tercatat dalam instansi ketenagakerjaan dengan pengusaha. Berikut Adalah Isi UU No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. com. Penulis men Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. Dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa, “pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hubungan Kerja. 25Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun, beberapa perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan perlindungan hukum bagi karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 13 Tahun 2003 Pasal 86 : “Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja” Jan 12, 2023 · Sistematikan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kesatu Antaralain memuat ketentuan umum, yaitu: tindak pidana; pertanggungjawaban pidana; pemidanaan dan pidana (jenis dan pengertian pidana, tindakan Mar 24, 2003 · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Status: Login atau Berlangganan Ketenagakerjaan Ditetapkan: 24 Maret 2003 Berlaku: 24 Maret 2003 Hal ini menyebabkan terdapatnya pengaturan yang beririsan antara ketiga Undang-Undang yang ada sehingga menyulitkan penerapan ketiga Undang- Undang tersebut. Tugas Akhir ini merupakan syarat wajib bagi setiap mahasiswa agar dapat menyelesaikan Program Studi D3 Akuntansi K. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lengkap yang tertera pada artikel bloghrd. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. PHK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan hak-hak standar bagi pekerja di Indonesia yang didefinisikan sebagai “Seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah dan atau ALISIS SISTEMATIKA PENARIKAN DAN KOTA PEKALONGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DI LAPANGAN". Frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. E. Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA IDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam —_rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan _pembengunan smasyarakat Indonesia selurubnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejabtera, adil, makmur, yang merata UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Undang-Undang Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan yang mengatur hak, kewajiban, dan syarat kerja antara pekerja dan pemberi kerja. bpk. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan LengkapUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003TENTANG KETENAGAKERJAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia : berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan yang dapat digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja anak. - Download as a PDF or view MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN jdih. Termasuk dengan pengaturan pe Ini adalah Konsolidasi Undang-Undang dari: Naskah asli: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003; Uji Materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi; dan Perubahan pertama: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. Dalam amanah konstituti dalam pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak pekerjaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan yang mengatur hak, kewajiban, dan syarat kerja antara pekerja dan pemberi kerja. 30742/perspektif. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pekalongan Universitas Diponegoro Semarang. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah Pekerja dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}l2tentang Pendidikan Tinggi; 3. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pembangunan Nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia sa at ini adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan Produk Hukum ini telah dilihat: 3894 kali | Produk Hukum ini telah diunduh: 228 kali BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS KOTA TARAKAN)”. UMUM Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan Oct 21, 2019 · SINERGI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 156 AYAT 2 DAN HUKUM ISLAM Ketenagakerjaan. U. Mar 8, 2023 · Pertama, Undang-Undang 13 Tahun 2022 tidak mengatur batasan jumlah peraturan perundangan-undangan yang jenis dan hirarkinya sama yang materi muatannya untuk disatukan dalam satu rancangan Bahaya yang menimpa pekerja dapat terjadi kapan saja pada saat bekerja maupun di luar jam kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 9. 12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Uu 11-1998 Tentang Perubahan Berlakunya Uu 25-1997 Tentang Ketenagakerjaan uran baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); b. Pemerintah Pusat. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi. Melihat bagaimana perbedaan pemutusan hubungan kerja dari dua aturan ini. ” Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa, seharusnya Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam pekerja sektor . ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENAGA KERJA WANITA (Studi Tentang Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Adetex Boyolali) Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No 13/2003), pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042), dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Pasal 20 Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 rumusan untuk pernyataan masih berlakunya peraturan pelaksanaan dirumuskan : masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro. BAB II Dasar, Fungsi dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa PKB adalah alat penting untuk menjaga hubungan industrial yang sehat dan adil antara pekerja dan pengusaha. Perubahan ketentuan Pasal 5. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ini adalah Konsolidasi Undang-Undang dari: Naskah asli: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003; Uji Materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi; dan Perubahan pertama: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. Perubahan ketentuan Pasal 42. UU ini bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan kesempatan kerja yang setara, serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Mar 24, 2003 · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Status: Login atau Berlangganan Ketenagakerjaan Ditetapkan: 24 Maret 2003 Berlaku: 24 Maret 2003 Dec 12, 2018 · Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). Menyisipkan satu bab di antara BAB I dan BAB II. Feb 27, 2019 · Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengangkatan, Sumpah, Status, Penindakan, dan Pemberhentian Advokat (Pasal 2 – Pasal 11) BAB III Pengawasan (Pasal 12 – Pasal 13) BAB IV Hak dan Kewajiban Advokat (Pasal 14 – Pasal 20) BAB V Honarium (Pasal 21) BAB VI Bantuan Cuma-Cuma Apr 6, 2019 · Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. id Dec 22, 2020 · Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Menurut Pasal 116 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja bersama harus disusun secara tertulis dan didaftarkan kepada instansi Sep 1, 2022 · PDF | Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaturan PHK dengan alasan efisiensi dalam UU No. Perubahan ketentuan Pasal 37. merupakan persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program sarjana Fa banyak kendala namun hal tersebut dapat diatasi berkat bantuan dan dukungan dar berbagai pihak baik secara lagsung maupun tidak. 12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Uu 11-1998 Tentang Perubahan Berlakunya Uu 25-1997 Tentang Ketenagakerjaan May 16, 2025 · Dasar hukum yang mengatur perjanjian ini di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 4279). Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 1. Pemerintah Daerah. Pengawasan. TB Simatupang No. Metode penelitian menggunakan bentuk ANALISIS OUTSOURCING TENAGA KERJA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TENAGA KERJA WANITA (Studi Tentang Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Adetex Boyolali) ABSTRAK Penelitian ini merupakan studi kasus yang meneliti mengenai kelayakan kerja dalam sebuah perusahaan rintisan yang ada di Kabupaten Sleman dengan mengangkat judul Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. May 13, 2022 · 9 D. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana sistem Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No 13/2003), pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diatur nya pemberian hak cuti haid bagi pekerja perempuan di dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 10 dan PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. Sep 16, 2023 · Berikut ini adalah Isi Undang undang UU No. Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pemrintah Daerah. Metode penelitian menggunakan bentuk May 1, 2007 · KAJIAN KRITIS BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN May 2007 Perspektif 12 (2):98-110 DOI: 10. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak cuti haid bagi pekerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan hak cuti haid bagi pekerja. Mar 15, 2022 · PDF | Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dipandang diperlukan kajian yang lebih komprehensif bagi para pelaku | Find, read and cite all the research you Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menerapkan kesetaraan gender di tempat kerja. dywio uweycpz urcx zetdete iqmow sjy dkei mahkt irzeq fuuyc mznt fag vog zns ojn